RKPD 2026 Kota Bengkulu, Pembangunan Berbasis Pendekatan Bottom-Up
Bengkulu – Perencanaan pembangunan Kota Bengkulu tahun 2026 akan mengedepankan pendekatan bottom-up, di mana kebijakan dan program pembangunan disusun berdasarkan aspirasi masyarakat dari tingkat bawah. Hal ini disampaikan oleh Wali Kota Bengkulu, Dedy Wahyudi, dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang RKPD 2026) yang berlangsung di Kantor Wali Kota pada Senin (10/3/2025).
“Prinsip utama dalam RKPD 2026 adalah membangun berdasarkan kebutuhan masyarakat. Mulai dari tingkat RT, kelurahan, hingga kota, seluruh aspirasi warga akan menjadi landasan dalam perencanaan pembangunan,” ujar Dedy Wahyudi.
Pendekatan Bottom-Up, Masyarakat Menjadi Penggerak Pembangunan
Pendekatan bottom-up dalam RKPD 2026 memastikan bahwa kebijakan pembangunan tidak lagi bersifat top-down, melainkan berangkat dari kebutuhan riil masyarakat. Setiap program yang disusun akan melalui proses Musrenbang di tingkat kelurahan dan kecamatan sebelum menjadi bagian dari rencana pembangunan kota.
Dedy menegaskan bahwa metode ini bertujuan agar pembangunan yang dilakukan lebih tepat sasaran, transparan, dan partisipatif.
“Kami ingin memastikan bahwa pembangunan di Kota Bengkulu benar-benar sesuai dengan kebutuhan rakyat. Dengan mendengar langsung aspirasi masyarakat, kita bisa menentukan prioritas yang benar-benar bermanfaat bagi mereka,” tambahnya.
Fokus Pembangunan Sesuai Aspirasi Warga
Berdasarkan hasil Musrenbang di tingkat bawah, beberapa sektor prioritas dalam RKPD 2026 mencakup:
✅ Perbaikan Infrastruktur – Masyarakat meminta peningkatan jalan dan drainase untuk mendukung mobilitas dan mengurangi risiko banjir.
✅ Dukungan UMKM – Banyak warga mengusulkan bantuan modal dan pelatihan untuk usaha kecil agar lebih berkembang.
✅ Pendidikan dan Ketenagakerjaan – Program pelatihan kerja berbasis kebutuhan industri akan dioptimalkan guna menekan angka pengangguran.
✅ Bantuan Sosial yang Lebih Tepat Sasaran – Penyusunan data penerima bantuan akan lebih akurat agar benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.
“Setiap program yang masuk ke dalam RKPD 2026 akan berbasis pada usulan masyarakat. Tidak ada proyek yang dipaksakan dari atas tanpa mempertimbangkan kebutuhan riil warga,” tegas Dedy.
Sinergi dengan Provinsi dan Pemerintah Pusat
Meskipun berbasis pendekatan bottom-up, RKPD 2026 juga tetap selaras dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Pemerintah Pusat. Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan bahwa program di daerah harus mendukung Asta Cita, visi besar pembangunan nasional untuk menciptakan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.
“Kota dan provinsi harus bersinergi. Ada beberapa program yang butuh dukungan dari Pemerintah Provinsi Bengkulu agar pembangunan di kota ini bisa berjalan lebih cepat dan maksimal,” terang Dedy di hadapan Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan.
Partisipasi Masyarakat, Kunci Keberhasilan RKPD 2026
Sebagai bentuk apresiasi terhadap partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, Pemkot Bengkulu memberikan penghargaan kepada kecamatan yang dianggap memiliki kinerja terbaik dalam penyusunan RKPD 2026. Kecamatan Ratu Samban dan Singaran Pati dinobatkan sebagai kecamatan dengan perencanaan pembangunan terbaik.
Musrenbang RKPD 2026 turut dihadiri oleh unsur Forkopimda Kota, perwakilan Pemprov, anggota DPRD Kota dan Provinsi, kepala OPD, kepala instansi vertikal, camat, lurah, serta tokoh masyarakat.
Dengan pendekatan bottom-up, Pemkot Bengkulu menegaskan bahwa pembangunan yang dilakukan bukan hanya sekadar proyek pemerintah, tetapi benar-benar hasil dari kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
