Pemerintah Pangkas Anggaran, Pembangunan Bandara Bengkulu?

Bengkulu – Pemerintah pangkas anggaran secara besar-besaran di sejumlah kementerian dan lembaga guna mengalokasikan dana bagi program makanan bergizi gratis, yang menjadi prioritas utama pemerintahannya.
Namun, meskipun ada pemangkasan anggaran, pengembangan terminal baru Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu dipastikan tetap berjalan pada 2025.
Dana Internal Angkasa Pura II Jadi Solusi
Mantan Eksekutif General Manajer PT Angkasa Pura II, Kantor Cabang Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu, Ngatimin K Murtono, menegaskan bahwa proyek pengembangan terminal baru tidak akan terpengaruh oleh kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.
“Tidak ada masalah karena kita menggunakan dana internal (Angkasa Pura). Tapi lebih jelasnya ke Pak GM yang baru. Ambo (saya) sudah pulang ke Jakarta,” ujar Ngatimin melalui pesan WhatsApp, Rabu (13/2).
Sebelumnya, pada Juli 2024, Ngatimin bertemu dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan mendapat persetujuan bahwa proyek terminal baru yang telah mencapai 40% dapat dilanjutkan dengan anggaran internal Angkasa Pura II. Pendanaan proyek ini akan dialokasikan melalui program belanja modal (CAPEX) dalam rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP) 2025.
DPRD Bengkulu: Infrastruktur Terimbas Efisiensi Anggaran
Kebijakan Pemerintah pangkas anggaran, sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, mendapat sorotan dari berbagai pihak.
Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Edwar Samsi, menilai pemangkasan ini akan berdampak pada pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia, termasuk di Bengkulu.
“Yang jelas, pengurangan anggaran sesuai Inpres Nomor 1 hampir semua lini akan terdampak, terutama infrastruktur. Itu yang paling dominan dipotong. Kita harus menerima walaupun kecewa,” ujar Edwar.
Meski infrastruktur secara umum terkena dampak efisiensi anggaran, Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu tetap dikembangkan berkat pendanaan dari Angkasa Pura II.
Kebijakan Pemerintah pangkas anggaran bertujuan untuk mengoptimalkan keuangan negara dalam mendukung program prioritas, termasuk makanan bergizi gratis. Namun, proyek pengembangan Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu tetap berlanjut, karena menggunakan anggaran internal Angkasa Pura II dan tidak bergantung pada APBN.
Di sisi lain, DPRD Bengkulu tetap menyoroti dampak kebijakan ini terhadap pembangunan infrastruktur di daerah.