Gubernur Bengkulu Larang Studytour dan Wisuda di Seluruh Jenjang Pendidikan

Bengkulu – Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, secara resmi melarang penyelenggaraan studytour dan wisuda di seluruh jenjang pendidikan di wilayahnya. Keputusan ini diambil menyusul banyaknya keluhan dari orang tua siswa yang merasa terbebani dengan biaya tambahan untuk kegiatan tersebut.

Dalam pernyataan resminya yang diunggah melalui akun TikTok pribadinya pada 25 Februari 2025, Helmi Hasan menegaskan bahwa kepala dinas pendidikan dan kepala sekolah, mulai dari PAUD/TK, SD, SMP, hingga SMA/SMK, tidak diperkenankan mengadakan studytour maupun wisuda yang berpotensi menjadi beban ekonomi bagi orang tua murid.

“Saya meminta seluruh kepala dinas dan kepala sekolah di Provinsi Bengkulu untuk tidak lagi mengadakan studytour maupun wisuda yang membebani orang tua murid,” ujar Helmi Hasan yang saat ini masih menghadiri Retret Magelang di Jawa Tengah, Selasa (25/2).

Alasan Pelarangan Studytour dan Wisuda

Keputusan ini diambil sebagai tanggapan atas banyaknya laporan dari wali murid yang keberatan dengan biaya studytour dan wisuda yang dinilai tidak esensial.

Beberapa alasan utama pelarangan ini meliputi:

1. Biaya yang tinggi:
   • Banyak orang tua siswa mengeluhkan pengeluaran yang harus dikeluarkan untuk transportasi, akomodasi, konsumsi, dan keperluan tambahan lainnya.
   • Bagi keluarga dengan keterbatasan ekonomi, biaya tersebut menjadi tekanan yang tidak perlu.
2. Tidak semua siswa bisa ikut:
   • Siswa dari keluarga kurang mampu sering kali tidak dapat mengikuti studytour atau wisuda karena alasan finansial.
   • Hal ini menimbulkan kesenjangan sosial di lingkungan sekolah.
3. Pendidikan harus lebih berfokus pada pembelajaran:
   • Sekolah seharusnya lebih memprioritaskan peningkatan kualitas pembelajaran daripada seremoni yang tidak wajib.
   • Anggaran pendidikan lebih baik dialokasikan untuk kesejahteraan guru, peningkatan sarana prasarana, serta pengembangan mutu pendidikan.

Pendidikan yang Lebih Inklusif dan Berkeadilan

Helmi Hasan menegaskan bahwa pendidikan di Bengkulu harus tetap berjalan sesuai dengan tujuan utamanya, yaitu menciptakan generasi yang berkualitas.

“Saya harap kebijakan ini bisa dipahami dan didukung oleh semua pihak, termasuk kepala sekolah, guru, dan komite sekolah,” ujarnya.

Langkah ini juga sejalan dengan prinsip pendidikan yang lebih inklusif dan berkeadilan, di mana:

• Tidak ada siswa yang merasa tertinggal hanya karena kondisi ekonomi keluarganya.
• Sekolah harus lebih kreatif dalam menyelenggarakan kegiatan edukatif tanpa membebani orang tua dengan biaya tambahan.

Gubernur mengimbau agar sekolah lebih inovatif dalam memberikan pengalaman belajar, misalnya melalui:
✔ Pembelajaran berbasis proyek
✔ Kunjungan edukatif yang tidak membebani siswa
✔ Pelatihan keterampilan dan kreativitas di lingkungan sekolah

Tanggapan dari Wali Murid dan Pihak Sekolah

Pemerintah Provinsi Bengkulu menilai bahwa pendidikan harus tetap menjadi prioritas utama tanpa tekanan finansial.

Seorang wali murid dari SMP Negeri 5 Bengkulu, Siti Rahma, menyambut baik kebijakan ini.

“Kami sering merasa keberatan dengan biaya studytour yang mahal. Kadang anak-anak yang tidak bisa ikut merasa minder,” ujarnya.

Namun, beberapa pihak sekolah merasa perlu ada opsi lain untuk tetap memberikan pengalaman edukatif bagi siswa tanpa membebani orang tua.

“Wisuda memang penting sebagai momen perpisahan bagi siswa. Tapi kalau menjadi beban, memang harus dievaluasi,” kata Siti Nurjanah, guru dari SMA 3 Bengkulu.

Dukungan dan Implementasi Kebijakan

Sebelumnya, beberapa daerah di Indonesia juga menerapkan kebijakan serupa untuk mengatasi masalah biaya tambahan yang tidak wajib bagi siswa.

Pemerintah pusat sendiri telah beberapa kali mengeluarkan imbauan agar sekolah lebih bijak dalam mengadakan kegiatan di luar pembelajaran formal.

Gubernur Helmi Hasan menutup pernyataannya dengan harapan bahwa kebijakan ini dapat memberikan dampak positif bagi sistem pendidikan di Bengkulu.

“Semoga kebijakan ini membawa manfaat bagi masyarakat Bengkulu. Pendidikan harus menjadi hak semua orang tanpa diskriminasi finansial,” ujarnya.